Produk Layanan
Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
Dasar Hukum

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

Persyaratan

  1. Foto Copy Akte Pendirian Lembaga dari Notaris sebagai Badan Hukum yangdisahkan oleh Instansi berwenang;
  2. Daftar Riwayat hidup Penanggung jawab LPK tercantum dalam Akte, Identitas diriKTP, Foto Ukuran 4 X 6 Cm sebanyak 3 (tiga) latar belakang merah;
  3. Foto Copy NPWP Lembaga yang mengajukan permohonan;
  4. Foto Copy kepemilikan/sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun;
  5. Keterangan domisili LPK;
  6. Profil yang ditanda tangani Pimpinan LPK sekurang-kurangnya memuat :
    1. Struktur Organisasi dan uraian tugas
    2. Daftar danriwayat hidup Instruktur bersertifikat kompeten dan tenaga pelatih
    3. Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun
    4. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan
    5. Kapasitas pelatihan per tahun
    6. Daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai denganprogram pelatihanyang akandiselenggarakan.
  7. Foto Copy KTP Pimpinan Lembaga pemohon, Nomor HP dan Alamat Email aktif;
  8. Dokumentasi Foto-foto sarana/peralatan dan prasarana/gedung.

Prosedur

  1. Pimpinan / penanggung jawab LPKS mengajukan permohonan Izin kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak dengan menggunakan kertas kop lembaga lengkap dengan identitas alamat, nomor telepon / Faximil, alamat Email, distempel dan ditanda tangani oleh penanggung jawab LPK
  2. Lembar permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan
  3. Berkas permohonan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak melalui petugas resepsionis/front office
  4. Petugas resepsionis mencatat pada buku agenda, kemudian diberi kertas lembar disposisi untuk diajukan kepada Kepala Dinas
  5. Kepala Dinas memberikan disposisi kepada Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
  6. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonanmdengan jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
  7. Apabila berkas dinyatakan lengkap selanjutnya petugas dari Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan bersama dengan Petugas dari bidang Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Transmigrasi melakukan verifikasi lokasi dengan tujuan melihat apakah kondisi lapangan sudah sesuai dengan berkas permohonan izin, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak berkas dinyatakan lengkap.
  8. Apabila kondisi lapangan sudah sesuai dengan berkas permohonan izin maka dilanjutkan pengetikan izin LPK untuk ditanda tangani Kepala Dinas untuk selanjutnya Izin diserahkan kepada Pimpinan/Penanggung jawab LPK.

Biaya

Tidak Dikenakan Biaya (Gratis)

Waktu

5 (lima) Hari Kerja

Keterangan

Standar Operasional Prosedur

SOP Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).pdf

Berikan Rating
Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik yang kami sampaikan ?

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

Jenis Perizinan