Produk Layanan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Dasar Hukum

  1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU. No. 28 Tahun 2002;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai ;
  7. Peraturan Menteri Peruman Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan bangunan Gedung;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian IMB;
  9. Peraturan Menteri PU dan PERA Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
  10. Peraturan Daerah Kab. Landak Nomor : 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  11. Peraturan Daerah Kab. Landak Nomor : 13 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.

Persyaratan

Persyaratan Administratif

a. Pemilik Tanah Sebagai Pemilik Bangunan :

  1. Formulir permohonan
  2. Fotocopy KTP Pemohon/Pimpinan Perusahaan
  3. Surat Kuasa dan fotocopy KTP apabila pengurusan diwakilkan
  4. Surat Pernyataan bahwa Tanah tidak dalam status sengketa bermaterai Rp. 10.000,-
  5. Surat Perjanjian Pemanfaatan atau Penggunaan Tanah apabila pemilik bangunan bukan pemegang hak atas tanah (Pemilik Tanah dan Pemilik Bangunan Gedung)
  6. Fotocopy Kesesuai Rencana Tata Ruang Kabupaten Landak
  7. Dokumen Lingkungan
  8. Fotocopy Surat Tanah / Sertifikat atas nama pemohon di Legalisir oleh BPN
  9. Fotocopy Lunas PBB Tahun Terakhir Kecuali untuk Fasum, Proyek Pemerintah Gambar Rencana Bangunan lengkap menggunakan kertas A3 yang
  10. ditandatangani  oleh tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan klasifikasi bangunan yang di mohon, Lampiran Dinas PU dan PERA
  11. Rekomendasi IMB dari Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Landak diperoleh setelah survey oleh tim teknis
  12. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar)
  13. Fotocopy NPWP
  14. Nomor Telepon Pemilik

Tambahan untuk IMB Hotel / Pabrik / Perumahan / Pasar / Kantor Swasta :

  1. Fotocopy Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
  2. Fotocopy Izin Lokasi (untuk luas > 1 Ha)
  3. Rekomendasi Izin Lingkungan,Amdal (≥5 Ha) atau UKL/UPL (<5 Ha), SPPL
  4. Sistem Pengamanan
  5. Sistem drainase, persampahan dan sanitasi penglohaan air limbah (IPAL Komunal)
  6. Instalasi air, listrik, dan telepon
  7. Rekomendasi kesediaan bahan baku untuk pabrik dari Dinas  teknis  terkait
  8. Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

Tambahan IMB Tower :

  1. Rekomendasi dari Dinas KOMINFO
  2. Fotocopy Advice Planning dari Dinas PU dan PERA/Kesesuain Rencana Kabupate ( KRK )
  3. Fotocopy Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
  4. Surat perjanjian sewa-menyewa antara perusahaan dan pemilik tanah
  5. Surat persetujuan warga disekitar lokasi tower sesuai dengan Petunjuk Teknis Tower dari kementrian PU
  6. Dokumen lingkungan dan izin lingkungan
  7. Surat Pernyataan bersedia bertanggung jawab penuh terhadap resiko bangunan

Tambahan untuk IMB Rumah Ibadah :

  1. Daftar jemaah minimal 90 KK yang disertai dengan fotocopy KTP yang berlaku dan daftar pendukung 60 orang yang disahkan  Lurah  atau  Kepala Desa
  2. Rekomendasi Asli dari FKUB
  3. Rekomendasi Asli dari Kantor Kementerian Agama Kab. Landak

Tambahan untuk IMB Proyek Pemda :

  1. Fotocopy SPMK
  2. Fotocopy Kontrak

Tambahan untuk IMB Sekolah Swasta :

  1. Fotocopy Izin lingkungan, Amdal (>5 Ha) atau UKL/UPL (<5 Ha) , SPPL
  2. Fotocopy SK Yayasan dari Menkumham tentang Pendirian Sekolah

Pemecahan IMB :

Permohonan  diatas  materai  Rp.  6.000  ditujukan  kepada  Bupati  Landak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Landak dengan Melampirkan :

  1. Fotocopy KTP Pemilik
  2. Fotocopy Sertifikat tanah yang sudah dipecah
  3. Fotocopy Lunas PBB tahun terakhir
  4. Fotocopy Izin Usaha Penanaman Modal
  5. IMB Induk
  6. Daftar nama pemecahan IMB dan Surat Kuasa Global

B. PERSYARATAN TEKNIS :

  • GAMBAR RENCANA ARSITEKTUR
  1. Gambar Situasi/ Rencana Tapak ( Site Plan )
  2. Gambar Denah Gambar Tampak  (  Depan,  Belakang,  Samping  Kanan, dan Samping Kiri )
  3. Gambar Potongan
  • GAMBAR RENCANA STRUKTUR
  1. Gambar Denah dan Detail Pondasi
  2. Gambar Detail Pembesian ( Kolom, Balok dan Plat Lantai )
  3. Gambar Detail Tangga ( untuk bangunan lebih dari 1 lantai )
  4. Gambar Rencana Struktur Atap ( Rangka dan Penutup ) dan detailnya
  5. Hasil penyelidikan tanah/ data uji sondir ( untuk bangunan tidak sederhana )
  • GAMBAR RENCANA UTILITAS
  1. Gambar Instalasi Listrik
  2. Gambar Instalasi Air Bersih dan Air Kotor
  3. Gambar Sistem Komurnal Air Limbah ( untuk perumahan )
  4. Gambar Instalasi Pengolahan Limbah ( untuk pabrik/ industri )
  5. sistem drainase (untuk perumahan )
  6. Rekomendasi Tonase Jalan ( untuk pabrik/ industri )

CATATAN :

  1. Gambar rencana teknis digambar dengan menggunakan skala.
  2. Gambar rencana teknis digambar pada kertas A3.
  3. Melampirkan fotocopy sertifikat keahlian perencana gambar teknis baik perseorangan/ badan usaha.
  4. Melampirkan fotocopy KTP pemilik sertifikat keahlian.
  5. Gambar ditandatangani oleh pemilik bengunan dan perencana gambar teknis ( tambahan cap badan usaha untuk bangunan tidak sederhana ).
  6. Untuk bangunan yang sudah terbangun, sertifikat keahlian disesuaikan dengan jenis dan fungsi bangunan ( misalkan untuk bangunan gedung diperlukan sertifikat ahli teknik bangunan gedung ) dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab atas bangunan tersebut

Prosedur

Prosedur IMB Untuk Gedung Pada Umumnya :

  1. Pengambilan formulir permohonan
  2. Pengajuan berkas permohonan
  3. Pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan, jika berkas lengkap dapat diterima dan diberi nomor pendaftaran, kemudian dilakukan pencatatan serta rapat koordinasi untuk penentuan jadwal peninjauan lapangan. Jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon
  4. Dilakukan peninjauan lapangan oleh DPMPTSPTK bersama Dinas PU, BAPPEDA, Badan Lingkungan Hidup, untuk menilai/mengevaluasi memenuhi syarat teknis atau tidak untuk dikeluarkan izin yang dituangkan dalam BAP diketahui oleh Kasi Pengelolaan Perizinan selaku Penanggungjawab Tim Teknis
  5. Berdasarkan BAP peninjauan lapangan/penilaian teknis dimaksud jika permohonan disetujui maka segera diproses penebitan izinnya dengan melengkapi rekomendasi Camat dan rekomendasi Kepala Desa untuk bangunan :
    • Perumahan
    • Ruko
    • Gudang
    • Pabrik  (dikecualikan rumah tinggal tunggal)
  6. Jika dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan rekomendasi dimaksud belum dikeluarkan oleh Camat/Kepala Desa maka proses perizinan tetap dilanjutkan sepanjang pemohon dapat menunjukan tanda bukti telah mengurus rekomendasi dimaksud.
  7. Jika berdasarkan BAP peninjauan lapangan/ penilaian teknis ternyata tidak memenuhi syarat maka permohonan ditolak dengan surat pengembalian dokumen
  8. Berdasarkan BAP peninjauan lapangan/ penilaian teknis tersebut, jika terjadi permasalahan dan masih dapat diselesaikan, dikeluarkan surat Kepala DPMPTSPTK kepada pemohon untuk meyelesaikan persoalan dimaksud. Jika persoalan selesai, maka proses perizinan dilanjutkan. Waktu penyelesaian masalah oleh pemohon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Kepala DPMPTSPTK diterima.
  9. Pemohon melakukan pembayaran ke Kas Daerah rekening 55.01.00161-1 melalui Bank Pembangunan Daerah Cabang Ngabang
  10. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar retribusi .
  11. Penyerahan IMB kepada pemohon .

Prosedur IMB Untuk Gedung Tertentu :

  1. Pengambilan formulir permohonan
  2. Pengajuan berkas permohonan
  3. Pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan, jika berkas lengkap dapat diterima dan diberi nomor pendaftaran, kemudian dilakukan pencatatan serta rapat koordinasi untuk penentuan jadwal peninjauan lapangan. Jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon
  4. Dilakukan peninjauan lapangan oleh DPMPTSPTK bersama Dinas PU untuk menilai/mengevaluasi memenuhi syarat teknis atau tidak untuk dikeluarkan izin yang dituangkan dalam BAP diketahui oleh Kasi Pengelolaan Perizinan selaku Penanggungjawab Tim Teknis
  5. Berdasarkan BAP peninjauan lapangan/ penilaian teknis dimaksud jika permohonan disetujui maka segera diproses penebitan izinnya
  6. Jika berdasarkan BAP peninjauan lapangan/ penilaian teknis ternyata tidak memenuhi syarat maka permohonan ditolak dengan surat pengembalian dokumen kepada pemohon
  7. Berdasarkan BAP peninjauan lapangan/ penilaian teknis tersebut, jika terjadi permasalahan dan masih dapat diselesaikan, dikeluarkan surat Kepala DPMPTSPTK kepada pemohon untuk meyelesaikan persoalannya. Jika persoalan selesai, maka proses perizinan dilanjutkan.
  8. Pemohon melakukan pembayaran di Kas Daerah rekening 55.01.00161-1 melalui Bank Pembangunan Daerah Cabang Ngabang selaku Penanggungjawab Tim Teknis
  9. Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar retribusi .
  10. Penyerahan IMB kepada pemohon

Biaya

Biaya Sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Biaya Sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB

Waktu

IMB Sementara :

Maksimal 5 (lima ) hari kerja.

IMB Tetap :

Maksimal 5 (lima ) hari kerja.

Maksimal 5 (lima ) hari kerja.

Keterangan

Kepala DPMPTSPTK, untuk semua jenis IMB baik IMB sementara maupun IMB Tetap

Masa berlaku selama masa proses pembangunan sampai dengan selesai

Standar Operasional Prosedur

SOP Izin Mendirikan Bangunan.pdf

Berikan Rating
Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik yang kami sampaikan ?

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

Jenis Perizinan