Produk Layanan
Izin Operasional Klinik Kesehatan
Dasar Hukum

  1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/Menkes/Per/IV/1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;
  14. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2052 tahun 2011 tentang Izin Praktik Kedokteran;
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik;
  16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);

Persyaratan

Persyaratan administratif yang harus dilengkapi :

Dokumen persyaratan permohonan Izin Operasional Klinik Pratama, meliputi:

  1. RAWAT JALAN :
    1. Permohonan tertulis ditujukankepada Kepala DPMPTSPTK Kab.Landak, dan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Dokumen Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
    2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahaannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (untuk yang berbadan Hukum);
    3. Fotocopy KTP pemohon dan Fotocopy NPWP Perorangan/badanusaha/badan hukum;
    4. Izin Mendirikan Klinik atau Izin Operasional Klinik yang sudah berakhir bila perpanjangan;
    5. Surat Keterangan Membina Posyandu dan/atau Unit Kesehatan Sekolah dari pemilik, yang diketahui oleh Kepala Puskesmas setempat;
    6. Fotocopy Dokumen Lingkungan (SPPL);
    7. Fotocopy IMB;
    8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Klinik;
    9. Profil klinik, sekurang-kurangnya memuat:
      1. Struktur Organisasi;
      2. Daftar Ketenagaan Medis dan Non Medis;
      3. Daftar Sarana dan Prasarana;
      4. Keterangan Bangunan; dan
      5. DaftarJenis Pelayanan yang diberikan
    10. Data dokter spesialis penanggungjawab :
      1. Foto copy Surat Izin Praktek (SIP) dokter dilokasi calon klinik;
      2. Surat Pernyataan kesanggupan sebagai penanggungjawab dan merangkap sebagai pelaksana pelayanan;
      3. Surat Keterangan persetujuan dari atasan langsungbagi PNS/TNI/Polri; dan
      4. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
    11. Data Dokter sebagai pelaksana pelayanan:
      1. Fotocopy Surat Izin Praktek (SIP) dokter di lokasi calon klinik;
      2. Surat Pernyataan kesanggupan sebagai pelaksana pelayanan; dan
      3. Surat keterangan persetujuan dari atasan langsungbagi PNS/TNI/Polri.
    12. Data Tenaga Kesehatan dan penunjang kesehatan
      1. Tenaga Keperawatan/kebidanan :
        1. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR);
        2. Fotocopy Surat Izin Kerja (SIK);dan
        3. Surat pernyataan kesanggupan dan sebagai pelaksana keperawatan/kebidanan.
    13. Data Tenaga Non Kesehatan;dan
    14. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan

 

  1. RAWAT INAP
    1. Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala DPMPTSPTK, dan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Dokumen Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
    2. Fotocopy KTP dan foto copy NPWP pemohon;
    3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat kanpengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
    4. Fotocopy NPWP badan usaha/badan hukum;
    5. Izin Operasional Klinik yang sudah berakhir (apabila mengajukan permohonan perpanjangan);
    6. Surat Keterangan Membina Posyandu dan/atau Unit Kesehatan Sekolah dari pemilik diketahui Kepala Puskesmas setempat;
    7. Fotocopy Dokumen Lingkungan (UKL-UPL);
    8. Fotocopy Izin Lingkungan;
    9. Fotocopy IMB;
    10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Klinik;
    11. Data dokter spesialis penanggungjawab :
      1. Foto copy Surat Izin Praktek (SIP) dokter di lokasi calon klinik;
      2. Surat Pernyataan kesanggupan sebagai penanggungjawab dan merangkap sebagai pelaksana pelayanan;
      3. Surat Keterangan persetujuan dari atasan langsung bagi PNS/TNI/Polri; dan
      4. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak3 (tiga) lembar.
    12. DataDokter sebagai pelaksana pelayanan:
      1. Fotocopy Surat Izin Praktek (SIP) dokter di lokasi calon klinik;
      2. Surat Pernyataan kesanggupan sebagai pelaksana pelayanan;
      3. Surat keterangan persetujuan dari atasan langsung bagi PNS/TNI/Polri.
    13. Data Tenaga Kesehatan dan penunjang kesehatan
      1. Tenaga Keperawatan/kebidanan :
        1. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR);
        2. Fotocopy Surat Izin Kerja (SIK);dan
        3. Surat pernyataan kesanggupa dan sebagai pelaksana keperawatan/kebidanan.
      2. Tenaga Kefarmasian
      3. Data Tenaga Non Kesehatan;dan
    14. Rekomendasi dari KepalaDinas Kesehatan.

Prosedur

  1. Pemohon mengisi formulir pengajuan izin
  2. Penyerahan berkas
  3. Berkas di verifikasi oleh petugas
  4. Berkas yang belum lengkap/ tidak memenuhi syarat akan dikembalikan dan kembali ke proses awal dikembalikan ke pemohon;
  5. Berkas yang sudah lengkap dan memenuhi syarat akan di proses diberikan penomoran pendaftaran,di lakukan pencatatan penerimaan berkas,
  6. Rapat koordinasi dengan Tim Teknis untuk memeriksa, menilai dan menentukan memenuhi syarat atau tidaknya dikeluarkan izin yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diketahui oleh Kasi Pengelolaan Perizinan sebagai Penanggung Jawab TimTeknis
  7. Selanjutnya dilakukan visitasi/penilaian
  8. Visitasi / penilaian (Tidak Visitasi bagi nakes yg bekerja di fasyankes berizin), jika hasil visitasi / penilaian memenuhi syarat maka izin diproses
  9. Jika hasil visitasi tidak memenuhi syarat maka penerbitan izin ditunda atau dibatalkan
  10. Pencetakan izin dan paraf yang berwenang
  11. Tandatangan Kepala Dinas yang berwenang mengeluarkan izin
  12. Penomoran izin
  13. Staf menggandakan izin sebagai arsip dan menyerahan izin kepada pemohon
  14. Staf mengarsipkan izin

Biaya

Tidak Dikenakan Biaya (Gratis)

Waktu

5 (lima) Hari kerja

Keterangan

Standar Operasional Prosedur

SOP Izin Operasional Klinik Kesehatan.pdf

Berikan Rating
Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik yang kami sampaikan ?

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

Jenis Perizinan