Produk Layanan
Izin Operasional Puskesmas
Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
  5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
     

Persyaratan

Persyaratan Layanan :

  1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 10.000,-;
  2. Pas Photo pemohon ukuran 3 x 4 = 3 lembar;
  3. Foto copy sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah;
  4. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  5. Dokumen SPPL untuk Puskesmas Rawat Jalan atau UKL-UPL untuk Puskesmas Rawat Inap;
  6. Surat keputusan dari Bupati terkait kategori Puskesmas;
  7. Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan;
  8. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan

Prosedur

  1. Pemohon mengisi formulir pengajuan izin
  2. Penyerahan berkas
  3. Berkas di verifikasi oleh petugas
  4. Berkas yang belum lengkap/ tidak memenuhi syarat akan dikembalikan dan kembali ke proses awal dikembalikan ke pemohon;
  5. Berkas yang sudah lengkap dan memenuhi syarat akan di proses diberikan penomoran pendaftaran, dilakukan pencatatan penerimaan berkas,
  6. Rapat koordinasi dengan Tim Teknis untuk memeriksa, menilai dan menentukan memenuhi syarat atau tidaknya dikeluarkan izin yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diketahui oleh Kasi Pengelolaan Perizinan sebagai Penanggung Jawab Tim Teknis
  7. Selanjutnya dilakukan visitasi/penilaian
  8. Visitasi / penilaian (Tidak Visitasi bagi nakes yg bekerja di fasyankes berizin), jika hasil visitasi / penilaian memenuhi syarat maka izin diproses
  9. Jika hasil visitasi tidak memenuhi syarat maka penerbitan izin ditunda atau dibatalkan
  10. Pencetakan izin dan paraf yang berwenang
  11. Tanda tangan Kepala Dinas yang berwenang mengeluarkan izin
  12. Penomoran izin
  13. Staf menggandakan izin dan Penyerahan izin kepada pemohon

Biaya

Tidak Dikenakan Biaya ( Gratis )

Waktu

5 ( Lima ) Hari Kerja.

Keterangan

Standar Operasional Prosedur

SOP Izin Operasional Puskesmas.pdf

Berikan Rating
Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik yang kami sampaikan ?

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

Jenis Perizinan