Produk Layanan
Izin Pendirian Satuan Pendidian Anak Usia Dini
Dasar Hukum

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014  Tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

 

 

Persyaratan

  1. Persyaratan Administratif :
  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  3. (E-mail) pemohon;
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
  5. Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah yang diketahui oleh Camat;
  6. Susunan pengurus dan rincian tugas;
  7. Surat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;
  8. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh  Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak.
  9. Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak;
  10. Persyaratan Teknis :
  11. Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan PAUD yang sah bermaterai Rp. 10.000.00 (enam ribu rupiah) atas nama pemohon minimal selama 5 tahun;
  12. Fotocopy akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;
  13. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan PAUD paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran;
  14. Rencana Induk Pegembangan (RIP) PAUD yang memuat : visi dan misi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, sasaran usia peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, struktur organisasi, pembiayaan, pengelolaan, peran serta masyarakat, dan rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun;
  15. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan PAUD paling lama 5 (lima) tahun yang didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Menteri.

Prosedur

  1. Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Landak untuk verifikasi dan validasi berkas persyaratan dan mendapatkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI);
  2. Pemohon melakukan pendaftaran di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak pada aplikasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) dengan membawa berkas yang telah diverifikasi dan validasi serta surat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak sampai mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);
  3. Pemohon menyampaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) ke Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Landak untuk dilakukan uji petik lapangan sampai diterbitkannya surat rekomendasi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian PAUD;
  4. Pemohon menyampaikan surat rekomendasi persetujuan atas permohonan izin pendirian PAUD dari Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Landak kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak untuk diterbitkannya permohonan izin pendirian PAUD.

Biaya

Tidak Dikenakan Biaya ( Gratis )

Waktu

5 ( Lima ) Hari Kerja

Keterangan

Standar Operasional Prosedur

SOP Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.pdf

Berikan Rating
Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik yang kami sampaikan ?

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

Jenis Perizinan