Produk Layanan
Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Dasar Hukum

 

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
  4. Keputusan Menteri Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.
  5. Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
  6. Peraturan Menteri Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Sektor Perhubungan di Bidang Darat.

Persyaratan

  1. Surat Permohonan.
  2. Fotocopy KTP.
  3. Fotocopy NPWP.
  4. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB).
  5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (untuk tempat parkir permanen).
  6. Fotocopy Dokumen Lingkungan yang berlaku.
  7. Fotocopy Sertifikat Tanah atau bukti perolehan hak lain yang menyatu dengan usahanya maupun tidak/berdiri sendiri atau surat perjanjian tentang kepemilikan tanah.
  8. Fotocopy bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terakhir.
  9. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan.
  10. Peta lokasi tempat fasilitas parkir untuk umum.
  11. Denah marka parkir, luas area parkir dan perhitungan kapasitas parkir.
  12. Melampirkan persetujuan hasil ANDALALIN (apabila dipersayaratkan).

Prosedur

  1. Pemohon mengajukan permohonan bermaterai Rp 10.000 ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak dilengkapi dengan berkas persyaratan.
  2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak menyerahkan berkas pemohon ke Dinas Perhubungan Kabupaten Landak.
  3. Dinas Perhubungan Kabupaten Landak memverifikasi kelengkapan berkas.
  4. Bila berkas pemohon lengkap, Dinas Perhubungan melakukan survey lapangan dan apabila berkas tidak lengkap pemohon harus melengkapi persyaratan yang kurang.
  5. Setelah survey lapangan, Dinas Perhubungan memberikan Rekomendasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak.
  6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak menerbitkan Izin permohonan.

Biaya

Tidak Dikenakan Biaya (Gratis)

Waktu

5 (Lima) Hari Kerja

Keterangan

Standar Operasional Prosedur

SOP Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.pdf

Berikan Rating
Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik yang kami sampaikan ?

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

Jenis Perizinan