Produk Layanan
Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
Dasar Hukum

  1. UU No. 5 Thn 1960 ttg Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  2. Kepmen Kehutanan No, 733/Menhut-II/2013 ttg Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan
  3. Perda Kab. Landak No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Landak Tahun 2014-2034
  4. Keputusan Bupati Landak No. 590/8/HK-2018 ttg Syarat  Pengajuan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) Kab. Landak

Persyaratan

  1. Risalah perimbangan teknis yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Landak;
  2. Surat Rekomendasi kesesuai lahan yang diterbitkan oleh BAPPEDA Kab. Landak;
  3. Surat Permohonan IPPT yang ditandatangani oleh pemohon;
  4. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  5. Surat pernyataan tidak akan menyalahi izin yang diberikan;
  6. Fotocopy pemohon;
  7. Fotocopy Surat Hak Milik (Sertifikat)
  8. Fotocopy tanda bukti lunas PBB tahun terakhir;


Untuk permohonan perumahan yang bersifat komersial (BTN) wajib melampirkan siteplan yang diterbitkan oleh Dinas PU dan Perumahan Rakyat Kab. Landak

Prosedur

  1. Pemohon membawa berkas permohonan yang telah ditetapkan oleh Bagian Pertanahan ke DPMPTSP dan Naker Kab. Landak;
  2. DPMPTSP dan Naker Kab. Landak verifikasi kelengkapan berkas;
  3. DPMPTSP dan Naker Kab. Landak melakukan koordinasi bersama OPD Terkait dan melakukan peninjau lapangan/survey;
  4. Setelah dilakukan survey kemudian dibuat Berita Acara kelayanan peneribitan izin;
  5. Izin diserahkan kepada Pemohon.
     

Biaya


Tidak Dikenakan Biaya (Gratis)

Waktu

5 (lima) hari kerja

Keterangan

Standar Operasional Prosedur

SOP Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).pdf

Berikan Rating
Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik yang kami sampaikan ?

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

Jenis Perizinan