Produk Layanan
Izin Toko Alat Kesehatan
Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191 tahun 2010

Persyaratan

  1. Surat Permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data diatas kertas bermaterai Rp.10.000,-;
  2. Identitas pemohon/penanggung jawab WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotocopy);
  3. Jika Dikuasakan :Surat Kuasa diatas kertas bermaterai Rp.10.000,- dan KTP orang yang diberi kuasa;
  4. Surat Pernyataan Permohon diatas kertas bermaterai Rp.10.000,- yang menyatakan akan tunduk dan patuh terhadap undang-undang, peraturan yang berlaku di bidang alat kesehatandan tidak melakukanpenjualan produk alat kesehatan selain 85 jenis yang terdapat pada Pedoman Toko Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2013;
  5. Jika Usaha Perorangan :
    • NPWP Perorangan (Fotocopy) Jika Badan Hukum/Badan Usaha;
    • Akta Pendirian dan Perubahan (Kantor Pusat & Kantor Cabang, jika ada) (fotocopy);
    • SK Pengesahan pendirian dan perubahan (Fotocopy) yang dikeluarkan oleh:
      • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan;
      • Kementrian, jika koperasi;
      • Pengadilan Negeri, jika CV NPWP Badan Hukum (fotocopy).
  6. Fotocopy Surat Izin Usaha (SIUP);
  7. Bukti Kepemilikan Tanah Jika Milik Pribadi;
    • Sertifikat Tanah/Akte Waris/Akte Hibah/Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon, lampirkan data pendukung Jika Tanah atau Bangunan disewa;
    • Perjanjian sewa menyewa tanah atau bangunan minimal selama 2 (dua) tahun;
    • Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai Rp.10.000,- dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan;
    • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan (Fotocopy).
  8. Proposal Teknis yang dilengkapi dengan :
    • Peta Lokasi dan denah bangunan;
    • Daftar ketenagaan berdasarkan pendidikan;
    • Daftar 85 jenis produk alat kesehatan yang diperbolehkan dijual sesuai Pedoman Toko Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2013;
    • Fotocopy Izin Edar Produk Alat Kesehatan yang dijual;
    • Rencana Jadwal buka Toko Alat Kesehatan;
    • Salinan Peraturan perundang-undangan di bidang alat kesehatan minimal 1 peraturan.

Prosedur

  1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai lampiran 1 (satu);
  2. Penyerahan berkas;
  3. Berkas di verifikasi oleh petugas;
  4. Berkas yang belum lengkap/ tidak memenuhi syarat akan dikembalikan dan kembali ke proses awal;
  5. Berkas yang sudah lengkap dan memenuhi syarat akan di proses selanjutnya dilakukan visitasi/penilaian;
  6. Petugas akan melaksanakan pemeriksaan setempat dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai lampiran 2 (dua) dan membuat laporan apakah dapat atau tidak dapat diberikan izin toko alkes. Lampiran 3;
  7. Jika hasil visitasi/penilaian memenuhi syarat maka izin diproses (sesuai lampiran 4) atau menunda permohonan jika hasil visitasi tidak memenuhi syarat (sesuai Lampiran 6). Dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi;
  8. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada butir 3 tidak dilaksanakan pada waktunya,perusahaan pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan siap melaksanakan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Sesuai lampiran 5);
  9. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sarana toko Alkes tidak memenuhi persyaratan , maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengeluarkan surat penolakan (lampiran 7);
  10. Tanda tangan Kepala Dinas yang berwenang mengeluarkan izin;
  11. Penomoran izin;
  12. Penyerahan izin kepada pemohon.

Biaya

Tidak Dikenakan Biaya (Gratis)

Waktu

5 (lima) Hari Kerja

Keterangan

Standar Operasional Prosedur

SOP Izin Toko Alat Kesehatan.pdf

Berikan Rating
Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik yang kami sampaikan ?

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

Jenis Perizinan