Produk Layanan
Izin Trayek Angkutan Pedesaan
Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
  4. Keputusan Menteri Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.
  5. Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
  6. Peraturan Menteri Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Sektor Perhubungan di Bidang Darat.

Persyaratan

  1. Fotocopy Izin Usaha Angkutan.
  2. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akta pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi.
  3. Fotocopy KTP.
  4. Fotocopy NPWP.
  5. Membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek.
  6. Fotocopy kepemilikan kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotocopy Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Buku Uji sesuai domisili perusahaan.
  7. Fotocopy bukti asuransi untuk angkutan umum.

Prosedur

  1. Pemohon mengajukan permohonan bermaterai Rp.10.000,- ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak dilengkapi dengan berkas persyaratan.
  2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak menyerahkan berkas pemohon ke Dinas Perhubungan Kabupaten Landak.
  3. Dinas Perhubungan Kabupaten Landak memverifikasi kelengkapan berkas.
  4. Bila berkas pemohon lengkap, Dinas Perhubungan melakukan survey lapangan dan apabila berkas tidak lengkap pemohon harus melengkapi persyaratan yang kurang.
  5. Setelah survey lapangan, Dinas Perhubungan memberikan Rekomendasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak.
  6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak menerbitkan Izin permohonan.

Biaya

Ada Biaya berupa Retribusi

Berdasarkan Perda Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Waktu

5 (lima) Hari Kerja

Keterangan

Standar Operasional Prosedur

SOP Izin Trayek Angkutan Pedesaan.pdf

Berikan Rating
Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik yang kami sampaikan ?

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

Jenis Perizinan