Produk Layanan
Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK )
Dasar Hukum

Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/ 2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi :

  1. Formulir Permohonan;
  2. Foto copy akte pendirian / perubahan;
  3. Foto copy SIUJK lama (apabila ada);
  4. Surat Pernyataan Kedudukan/Tempat Usaha atau Surat Penumpangan Tempat Usaha/Kontrak/Perjanjian (bermaterai Rp.10.000,-);
  5. Foto copy TDP;
  6. Foto copy KTP dan Iijazah Direktur;
  7. Foto copy KTP Tenaga Teknis (STM);
  8. Foto copy KTP Tenaga Non Teknis (SMA);
  9. Foto copy Ijazah Tenaga Teknis (STM);
  10. Foto copy Ijazah Non Teknis (SMA);
  11. Foto copy sertifikat tenaga ahli/terampil;
  12. Foto copy NPWP;
  13. Fotocopy KTP pemohon;
  14. Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan LPJK.;
  15. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  16. Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000,- dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon).

    Keterangan : Untuk perizinan yang pengurusan permohonannya dikuasakan, pengambilan sertifikat izin tetap dilakukan langsung oleh pemohon izin;

Prosedur

  1. Pengambilan formulir permohonan;
  2. Pengajuan berkas permohonan melalui;
  3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap diterima kemudian dilakukan pencatatan;
  4. Pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan, jika berkas lengkap dapat diterima dan diberi nomor pendaftaran. Jika berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon;
  5. Rapat koordinasi untuk meneliti, menilai dan menentukan diterbitkan atau tidak diterbitkannya izin yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengelolaan Perizinan;
  6. Berdasarkan BAP, jika permohonan disetujui maka perizinan diproses, jika permohonan ditolak DPMPTSPTK mengirimkan surat pengembalian dokumen;
  7. Berdasarkan BAP, jika terjadi permasalahan yang dapat diselesaikan oleh pemohon, maka Kepala DPMPTSPTK menyampaikan surat kepada pemohon untuk segera menyelesaikan permasalahannya. Jika persoalan selesai maka proses perizinan dilanjutkan.
  8. Penyerahan izin .

Biaya

Tanpa Biaya (Gratis)

Waktu

Maksimal 5 (lima) hari kerja.

Keterangan

Kepala DPMPTSPTK

Masa berlaku Selama Usaha Masih Berjalan

Standar Operasional Prosedur

SOP Izin Usaha Jasa Konstruksi.pdf

Berikan Rating
Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik yang kami sampaikan ?

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

Jenis Perizinan