Produk Layanan
Izin Usaha Kawasan Industri
Dasar Hukum

1. PP Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri
 

Persyaratan

1. Permohonan diatas materai Rp. 6.000 ditujukan kepada Bupati Landak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Landak dengan Melampirkan :
1. Fotokopi KTP Pemimpin Perusahaan
2. Nomor Induk Berusaha (NIB diterbitkan melalui OSS)
3. Fotokopi Izin Lokasi
4. Fotokopi Izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL,AMDAL)
5. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Surat keterangan Domisili Perusahaan.
7. Fotokopi KTP Pemimpin Perusahaan
8. Fotocopy NPWP

Prosedur

1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS (oss.go.id)
2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS
3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan Berusaha melalui OSS.
4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSPTK Kabupaten Landak
5. DPMPTSPTK Kabupaten Landak Melakukan Verifikasi Kesesuaian Komitmen dengan  Peraturan Perundang-Undangan.
6. Tim Teknis DPMPTSPTK Kabupaten Landak Melakukan Survey dan/atauMonotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (Jika diperlukan)
7. DPMPTSP Kabupaten LandakMemberikan Persetujuan Pemenuhan  Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui  OSS
8. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS

Biaya

Tidak Dikenakan Biaya ( Gratis )

Waktu

5 ( Lima ) Hari Kerja

Keterangan

Standar Operasional Prosedur

SOP Izin Usaha Kawasan Industri.pdf

Berikan Rating
Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik yang kami sampaikan ?

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

Jenis Perizinan