Produk Layanan
Izin Usaha Perikanan
Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;
  2. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan SPPL;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Persyaratan

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp.10.000,-
  2. Proposal rencana kegiatan usaha;
  3. Fotocopy NPWP;
  4. Fotocopy UUG/HO;
  5. Gambar / skets lokasi;
  6. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
  7. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (untuk badan usaha);
  8. Surat keterangan domisili perusahaan;
  9. Surat Kuasa dari Pemohon (untuk permohonan yang dikuasakan);
  10. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  11. Rekomendasi syahbandar setempat (Khusus ambai dan jermal);
  12. Izin lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL);
  13. Surat keterangan asal ikan;
  14. Surat bebas penyakit dari karantina;
  15. Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000,- yang dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon).

Prosedur

  1. Pengambilan formulir permohonan di loket 1;
  2. Pengajuan berkas permohonan di loket 2;
  3. Berkas permohonan dinyatakan lengkap dapat diterima untuk dilakukan pencatatan;
  4. Berkas lengkap pemohon diberikan nomor pendaftaran dan ditentukan jadwal peninjauan lapangan, jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon;
  5. Dilakukan peninjauan lapangan oleh DPMPTSPTK bersama dengan Tim Teknis;
  6. Rapat koordinasi Tim Teknis untuk menentukan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dikeluarkan izin dan dibuatkan BAP yang diketahui oleh Kepala Seksi Pengelolaan Perizinan selaku Penanggungjawab Tim Teknis.
  7. Berdasarkan BAP Teknis dan rekomendasi teknis dimaksud permohonan dapat disetujui untuk diproses untuk pembuatan izin;
  8. Berdasarkan BAP teknis dimaksud jika permohonan ditolak pemberian izin maka disiapkan surat pengembalian dokumen kepada pemohon (loket 2);
  9. Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika terjadi permasalahan dan masih dapat diselesaikan, dikeluarkan surat Kepala DPMPTSPTK kepada pemohon untuk menyelesaikan persoalan dimaksud. Jika persoalan selesai, maka proses perizinan dilanjutkan.
  10. Pemohon diberikan SKRD/STS untuk membayar retribusi dan atau sumbangan pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening 55.01.00161-1 pada Bank Kalbar Cabang Ngabang;
  11. Pemberian izin kepada pemohon di loket 2.

Biaya

Ada Biaya berupa Retribusi

Biaya sesuai dengan Perda Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Waktu

Maksimal 5 Hari Kerja

Keterangan

Untuk perizinan yang pengurusan permohonannya dikuasakan, pengambilan sertifikat izin tetap dilakukan langsung oleh pemohon izin;

Standar Operasional Prosedur

SOP Surat Izin Usaha Perikanan.pdf

Berikan Rating
Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik yang kami sampaikan ?

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

Jenis Perizinan