Produk Layanan
Izin Usaha Peternakan
Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian

Persyaratan

  1. Permohonan Izin Usaha peternakan dilakukan oleh perusahaan peternakan dengan skala di atas skala usaha kecil
  2. Izin Usaha peternakan diterbitkan berdasarkan komitmen.
  3. Izin Usaha peternakan berlaku efektif setelah perusahaan peternakan dinyatakan memenuhi komitmen berdasarkan hasil evaluasi

Prosedur

pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS setelah memiliki NIB
pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha peternakan.
Komitmen yang berisi kesanggupan menyampaikan:

  1. rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota yang diterbitkan gubernur;
  2. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan peternakan provinsi dari gubernur yang diterbitkan bupati/wali kota;
  3. izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta;
  4. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya peternakan;
  5. pernyataan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
  6. pernyataan menerapkan pedoman pembibitan yang baik (good breeding practices) dan/atau pedoman budidaya yang baik (good farming practices); dan
  7. pernyataan akan melakukan kemitraan.

Biaya

Tidak Dikenakan Biaya (Gratis)

Waktu

5 (lima) Hari Kerja

Keterangan

Standar Operasional Prosedur

SOP Izin Usaha Peternakan.pdf

Berikan Rating
Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik yang kami sampaikan ?

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

Jenis Perizinan