Produk Layanan
Sertifikat Laik Fungsi
Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri PU dan Perumahan Raykat No. 5 Tahun 2016 tentang Mendirikan Bangunan Gedung;
3. Peraturan Menteri PU dan Perumahan Raykat No. 06 Tahun 2017 tentang Mendirikan Bangunan Gedung;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Geduang melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegras Secara Elektronik

Persyaratan

Permohonan diatas Materai Rp. 10.000,- ditujukan KepadaBupati Landak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Landak  dengan
melampirkan :
1.  Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan
2.  Gambar Teknis Bangunan Gedung Terbangun (as built drawings)
3. Pernyataan dari Pengawasa/Manajemen Konstruksi  Untuk bangunan gedung yang sudah ada (exsisting) bahwa bangunan telah sesuai dengan IMB dan SLF
4. Lampiran Pendukung yang menyatakan kelaikan  fungsi bangunan gedung

Prosedur

1. Pelaku Usaha yang mengajukan IMB melalui OSS WAJIB mengajukan permohonan SLF melalui SIMBG
2. Pemda melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan penerbitan SLF
3. Bila persyaratan lengkap Pemda memberikan pernyataan kepada OSS bahwa SLF dapat diterbitkan demikian pula sebaliknya bila Pemda menyatakan persyaratan tidak lengkap,
4. Pemda memberikan pernyataan kepada OSS bahwa SLF tidak dapat diterbitkan
5. OSS menerbitkan SLF 3 hari setelah Pemda melalui SIMBG menyampaikan bahwa SLF dapat  diterbitkan.

 

Biaya

Tidak Dikenakan Biaya ( Gratis )

Waktu

3 ( tiga ) hari kerja

Keterangan

Standar Operasional Prosedur

SOP Sertifikat Laik Fungsi.pdf

Berikan Rating
Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik yang kami sampaikan ?

Tidak Puas

Puas

Sangat Puas

Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami.

Jenis Perizinan